Dari Data Indeks Desa Menjadi Komitmen Kolaboratif, Meningkatkan Status Desa di Sulawesi Utara

 

Manado, 20 Mei 2026 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan status perkembangan desa melalui pemanfaatan hasil pendataan Indeks Desa Tahun 2025 serta persiapan pelaksanaan pendataan Indeks Desa Tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam forum diskusi bersama yang menghadirkan unsur pemerintah daerah dan tenaga pendamping profesional di tingkat provinsi yang bertempat di Kantor Dinas PMDD Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam pembahasan tersebut hadir Bpk. Hendrik Tendean dari Dinas PMDD Provinsi Sulawesi Utara, Bpk. Edwin Walangitan dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, serta Bpk. Johan Manoppo selaku TAPM Provinsi yang memfasilitasi jalannya diskusi terkait capaian Indeks Desa 2025 dan pemanfaatan hasil pendataan Indeks Desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa tahun 2026.

Akuntabilitas dimulai dari pengawasan yang konsisten: Refleksi Peran dan Fungsi BPD

 

Manado, 4 Mei 2026. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran yang sangat strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga representatif masyarakat di tingkat desa, BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan, tetapi menjadi pilar penting dalam memastikan jalannya pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Rakor TAPM Kabupaten se-Sulawesi Utara : Sinkronkan Langkah, Kuatkan Program

 

Pineleng, 25 April 2026 - Rapat Koordinasi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Utara telah sukses diselenggarakan selama dua hari, pada tanggal 24 hingga 25 April 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi, menyatukan persepsi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendampingan desa di seluruh wilayah provinsi.

Kegiatan rakor ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (PMDD) Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) III, serta perwakilan dari Bank Mandiri yang turut memberikan dukungan dalam pembiayaan kegiatan. Kehadiran para pihak ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong peningkatan kapasitas pendamping desa serta penguatan tata kelola pembangunan desa yang lebih baik.

TPP Profesional: Adaptif Pada Evaluasi, Konsisten Pada Dampak

 

Manado, 23 April 2026 - Korprov dan TAPM Provinsi melakukan koordinasi dengan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti implementasi Evaluasi Kinerja TPP oleh Pemerintah Daerah sesuai Kepmendesa -PDT. No. 294 tahun 2025. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan penerapan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) berjalan secara optimal di tingkat daerah. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan pemahaman terkait mekanisme, indikator, serta instrumen evaluasi yang digunakan dalam menilai kinerja para pendamping.

KOORDINASI PENGUATAN DESA MIGRAN EMAS DI SULAWESI UTARA

 

Manado, 1 April 2026 – Upaya penguatan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran terus dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak. Pada hari ini, Koordinator Provinsi (Korprov) Defri Supit bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi, Johan Manoppo, melaksanakan koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara di Manado.

SATU LANGKAH DIGITAL: PENDAMPING DESA DILATIH MEMBUAT WEBSITE DESA

 

Pada tanggal 30 Maret 2026, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Blogspot Desa yang diikuti oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), terdiri dari TAPM Kabupaten, Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari 12 kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, namun tetap berlangsung interaktif dan partisipatif.

Manfaat Dana Desa Untuk Bisa Akses Internet di Daerah 3T

Wilayah Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro termasuk kategori daerah 3T yang menghadapi keterbatasan akses, khususnya jaringan internet. Kondisi ini menyulitkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara digital, serta berdampak luas terhadap kinerja pemerintah desa, sektor pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum dalam memenuhi berbagai kebutuhan layanan dan informasi.

Situasi tersebut, seperti yang terjadi di Desa Laghaeng dengan jumlah penduduk 574 jiwa, menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan pembangunan desa. Melalui pendampingan aktif dari Pendamping Desa yang berperan mengawal seluruh tahapan—mulai dari identifikasi masalah, musyawarah desa, penyusunan hingga penetapan RKP Desa Tahun 2025—masyarakat bersama pemerintah desa berhasil merumuskan kebutuhan prioritas berupa penyediaan jaringan internet.