Manado, 1 April 2026 – Upaya penguatan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran terus dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak. Pada hari ini, Koordinator Provinsi (Korprov) Defri Supit bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi, Johan Manoppo, melaksanakan koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara di Manado.
Pada tanggal 30 Maret 2026, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Blogspot Desa yang diikuti oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), terdiri dari TAPM Kabupaten, Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari 12 kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, namun tetap berlangsung interaktif dan partisipatif.
Wilayah Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro termasuk kategori daerah 3T yang menghadapi keterbatasan akses, khususnya jaringan internet. Kondisi ini menyulitkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara digital, serta berdampak luas terhadap kinerja pemerintah desa, sektor pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum dalam memenuhi berbagai kebutuhan layanan dan informasi.
Situasi tersebut, seperti yang terjadi di Desa Laghaeng dengan jumlah penduduk 574 jiwa, menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan pembangunan desa. Melalui pendampingan aktif dari Pendamping Desa yang berperan mengawal seluruh tahapan—mulai dari identifikasi masalah, musyawarah desa, penyusunan hingga penetapan RKP Desa Tahun 2025—masyarakat bersama pemerintah desa berhasil merumuskan kebutuhan prioritas berupa penyediaan jaringan internet.
Oleh : Defri R. Supit (Koprov TPP Provinsi Sulawesi Utara)
Sepuluh Tahun Pendampingan Desa yang di ditandai dengan Peringatan Hari Desa Nasional (HDN) pada tanggal 15 Januari 2026. Rentang waktu tersebut secara relatif bukanlah waktu yang singkat, yang tentu saja membuka ruang untuk merefleksikan secara kritis, mengevaluasi dan mencoba “menemukan” hakikat dan tujuan pendampingan desa melalui pengalaman lapangan, keberhasilan, kegagalan, tantangan dalam upaya perbaikan yang bermuara pada pembelajaran
Stunting masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas generasi di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk peran strategis Kader Pembangunan Manusia (KPM) di tingkat desa.
Kader Pembangunan Manusia merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program konvergensi penanganan stunting di desa. KPM berperan aktif dalam mengidentifikasi sasaran prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–2 tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan/HPK). Melalui pendataan yang akurat dan berkelanjutan, KPM membantu memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Rabu, 1 Oktober 2025
Manado, 1 April 2026 – Upaya penguatan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran terus dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak. Pada ...
